Pendahuluan
Media digital di Indonesia menyimpan pelbagai anomali. Mulai dari fenomena Jokowi, kontroversi Ahok, hingga perebutan narasi massa antara kaum oligarki dan minoritas berdaya untuk mempengaruhi warga di era digital. Meskipun kaum oligarki masih menguasai media arus utama, namun mereka mendapat perlawanan sengit dari warga dan platform digital “kontra-oligarki”. Kuasa digital menyisakan dua pilhan; konvergensi yang terkonsentrasi pada oligark atau divergensi yang terdistribusi pada warga.[1]
Medium dan Pesan
Bergantinya rezim, meniscayakan bergantinya teknologi media sebagai medium dalam menyampaikan pesan. Pada rezim Hindia-Belanda, media cetaklah yang menjadi medium penyampai pesan. Pada rezim orde lama, Soekarno menyampaikan orasi-orasinya melalui radio. Pada rezim orde baru, segala propaganda dan dogma Soeharto disampaikan dan dikontrol secara terpusat melalui televisi. Dan sampailah kita pada rezim pasca reformasi, di mana internet atau media digital menjadi medium menyebarkan gagasan-gagasan kewargaan. Inilah yang oleh Jurgen Habermass sebut sebagai ruang publik. Dari buku, media cetak, hingga internet.
Di samping gagasan-gagasan kewargaan yang semakin membuka ruang demokratis yang di bawa oleh media sebagai salalh satu pilar demokrasi, yang patut diperhatikan adalah kecenderungan oligarkis dari para pemilik media. Jika pada rezim orde baru, TVRI dan stasion swasta milik keluarga Soeharto menjadi media arus utama untuk mengendalikan konsumsi informasi rakyat, maka pada tahun 1997-1998, yaitu pada transisi reformasi, para pemilik media baru, atau membeli media lama, datang bermunculan untuk membangun kerajaan bisnisnya pada media cetak dan stasiun televisi. Pada tahun-tahun ini pula, warga menaruh harapan baru pada tibanya era digital.[2]
Para Konglomerat Digital
Taspell menyebut para pemilik media tersebut sebagai oligark atau para konglomerat digital. Media di Indonesia bersifat oligoplistik, yang hanya berkutat pada delapan pemain utama. Chairul Tanjung menjalankan kerajaan medianya dengan Trans TV, Trans7, CNN, dan Detik. Hari Tanoesoedibjo dengan MNC, Global TV, RCTI, Koran Sindo, Okezone, Trijaya FM dan beberapa radio lainnya. Eddy Sariaatmadja dengan SCTV, Indonesia, Liputan6, dan radio El Shinta. James Riady dengan BeritaSatu dan Suara Pembaruan sebagai terbitan andalannya. Jacob Oetama dengan Kompas, Tribunnews, Sonora FM dan Gramedia. Aburizal Bakrie dengan TV One, ANTV, dan Vivanews. Dahlan Iskan dengan Jawa Pos yang menjadi penguasa media lokal dan Fajar FM. Dan terakhir Surya Paloh dengan Metro TV dan Media Indonesia-nya.[3]
Di antara delapan oligark tersebut terdapat beberapa yang memulai kerajaan medianya dari televisi kemudian mengembangkannya ke ranah digital, agar menjadi media yang multiplatform, diantaranya Chairul Tanjung, Harie Tanosoedibjo, Eddy Suriaatmadja, Aburizal Bakria, dan Surya Paloh. Sementara ketiga oligark lainnya memulai kerajaan medianya dari media cetak kemudian mengekspansi media digital, yaitu James Riady, Dahlan Iskan dan Jacob Oetama.
Begitulah lanskap oligopolistik media di Indonesia. Adapun bagi perusahaan media kecil kenyataan tersebut membuat mereka sekarat. Dan fakta sosial tersebut menjadi ancaman bagi keberagaman. Media khusus seperti The Jakarta Post atau media spesialis investigasi seperti Tempo akan dipaksa untuk mengikuti kehendak pasar yang dibentuk oleh media arus utama. Bahkan, media khusus wawasan islami, seperti Republika, bekerja keras untuk dapat bertahan meski di populasi umat Islam terbesar di dunia. Belum lagi dengan media daerah yang dipaksa untuk mengikuti kehendak media arus utama di ibu kota, baik dari segi perizinan, infrastruktur, maupun konten. Walhasil, ke delapan pemilik media tersebut menghasilkan berita yang mirip-mirip, kalau bukan meniru satu sama lain, demi mendapatkan pemirsa dan pembaca yang banyak.[4]
Para Oligark Media
Selain semakin berpengaruh secara politik dan semakin kaya secara ekonomi, para ologark media juga mengembangkan kerajaan medianya layaknya dinasti, yakni dengan menyerahkan pimpinan perusahaan kepada anaknya sendiri. Kemunculan raja media mendapati lahan suburnya pada periode pertama pemerintahan SBY, 2004-2009. Namun, jika pada periode pertama relasi kekuasaan dengan media masih terkesan sembunyi-sembunyi, pada periode kedua pemerintahan SBY (2009-2014), oligarki media menjadi terang-terangan.[5]
Kemudian kita mendapati hubungan yang “mesra” antara SBY dengan para oligark media, khususnya Dahlan Iskan, dan Chairul Tanjung yang diangkat menjadi menteri pada kabinet pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Ketergantungan SBY pada citra politiknya memaksanya bukan saja mendirikan media jurnal Indonesia, namun mengangkat beberapa oligark media menjadi sekutu politiknya. Pada pemilihan umum 2014, lanskap media menjadi lebih partisan dan terpolarisasi, dengan Metro TV dan Jawa Pos sebagai media pendukung Jokowi serta TV One dan MNC Group sebagai media pendukung Prabowo. Pada fase ini, tidak ada lagi media yang netral. Bahkan The Jakarta Post yang dikenal tegas dan tidak berpihak, justru berpihak pada Jokowi.[6]
Selain memperluas ceruk uang dan pengaruh politiknya, perusahaan media juga makin bersifat kedinastian. Kekayaan bisnis kemudian berkembang menjadi dinasti media. Berita baiknya adalah kita bisa melakukan perlawanan narasi melalui media kontra-oligarki, seperti jurnalisme warga, media sosial, atau blog. Sayangnya, media sosial juga salah satu media yang paling subur dalam menyebarkan benih-benih kebencian, berita bohong pada era informasi yang diselimuti oleh fenomena pasca-kebenaran ini.[7]
Media Kontra-Oligarki
Sehari setelah pilpres 2014, sekelompok anak muda mengalang penghitungan suara secara urun daya (crowdsource) yang dikenal sebagai gerakan digital kawalpemilu.org demi mencerahkan masyarakat di tengah kebingungan pemenang pilpres, di mana kedua kubu mengklaim kemenangan melalui penghitungan cepat versi lembaga mereka masing-masing. Hasilnya, kawalpemilu.org yang mengupload seluruh data suara ke platform digital mendapati hasil yang mana Jokowi-JK sebagai pemenang pilpres, yang beberapa hari kemudian KPU menetapkan hasil yang sama. Inilah awal bagi kemunculan media anti-oligarki.[8]
Di sisi lain, Indonesia merupakan lahan subur bagi tumbuhnya populasi digital terbanyak di dunia, dalam hal pengguna media sosial dan ponsel selular. Facebook dan Twitter merupakan media sosial yang paling digemari masyarakat Indonesia. Bahkan jumlah pengguna selular aktif Indonesia melebihi jumlah penduduknya. Fenomena Jokowi membawa serta kemunculan media partisipatif lainnya. Sebut saja Jasmev, Cameo Project, hingga Teman Ahok.
Inilah era di mana apa yang oleh Axel Bruns disebut sebagai “prod-user” media digital sangat memberikan pengaruh pada opini warga. Prod-user adalah seseorang yang memproduksi dan mengonsumsi konten sekaligus. Tapi jangan dikira oligark media hanya tinggal diam. Mereka kemudian mengembangkan sistem media campuran, antara media arus utama dan media digital. Contohnya Kompas dengan Kompasiana-nya. Media kontra-oligarki seperti gerakan tagar twitter #shameonyou untuk mengkritik SBY, gerakan dukungan bagi KPK dan Prita Mulyasari, hingga fenomena Jokowi adalah sarana kunci bagi orang Indonesia untuk memiliki otonomi tertentu dalam mempengaruhi perubahan.[9]
Ekosistem Digital
Ranah digital telah membentuk ekosistem tersendiri. Dan para oligark media ternyata berhasil beradaptasi dengan kekuatan uang dan rekanan politiknya. Saham Path dibeli oleh Aburizal Bakrie, begitupun dengan WeChat dan media sosial lainnya yang dengan cepat dilirik oleh para oligark sebagai lahan investasi baru. Pada ekosistem global, Facebook, Apple, Microsoft, Google, dan Amazon menjadi pemain utamanya. Itulah mengapa China, Iran, dan beberapa negara lainnya melarang pengunaan media tersebut demi keberlangsungan ekonomi dan politik negaranya masing-masing.
Di Indonesia sendiri, selain kelambanan pemerintah dalam mendukung media sosial berbasis nasional, para oligark memanfaatkan suasana dengan membeli saham media sosial global atau bahkan mendesak pemerintah untuk melarang produksi media global tersebut. Negara lemah dalam menghadapi oligark, namun kuat dalam menindak warganet.[10]
Dominasi oligark media dapat dilemahkan dengan cara; distribusi modal yang beragam dalam bisnis digital, penyiaran publik yang kuat dan independen (TVRI, RRI, KPI, Kemeninfo, dan lainnya), serta ruang publik daring yang bergairah, yang memungkinkan warga membentuk konten media dan berbicara secara langsung dan terbuka kepada dan mengenai kaum elite.[11]
Simpulan
Bahwa media digital menyediakan lintasan yang divergen atau beragam. Sebaliknya, oligark dan media arus utamanya yang dikuasai hanya delapan konglomerat digital justru menghendaki konvergensi informasi sesuai dengan kepentingan politik dan ekonomi mereka. Diperlukan kewargaan digital, yang merupakan minoritas berdaya yang terus berkembang. Mereka adalah anak muda urban kelas menengah terdidik dan melek digital yang menyuarakan aspirasi dan gagasan-gagasan kewargaan.
Pertarungan antara para oligark dan minoritas berdaya ditentukan hasilnya pada warganet. Jika mereka sibuk dalam menyebarkan industru kebohongan semisal hoax, kebencian, dan saling mengkriminalisasi satu sama lain, maka oligark adalah pemenangnya. Namun jika warganet bersatu dalam gerakan media kontra-oligarki demi trannsprasi, demokratisasi, dan keadilan sosial, maka pemenangnya adalah kecerdasan bangsa Indonesia itu sendiri.
________________
[1] Ross Tapsell, Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital. Tanggerang Selatan, Marjin Kiri. 2018, hal 26.
[2] Ibid, hal 66.
[3] Ibid, hal 78.
[4] Ibid, hal 124.
[5] Ibid, hal 142.
[6] Ibid, hal 159. Belakang kemudian diketahui, bahwa pemilik The Jakarta Post ternyata, Sofjan Wanandi, ternyata bagian dari tim kampanye pemenangan Jokowi-JK.
[7] Ibid, hal 181.
[8] Ibid, hal 190.
[9] Ibid, hal 267.
[10] Ibid, hal 248.
[11] Ibid, hal 264.
0 Komentar